SWAKAPITAL:  WUJUD EKONOMI PANCASILA DAN NAWACITA ERA JOKOWI 


Adakah orang yang bercita-cita untuk menjadi kaya, ternyata lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan? Saya pikir tidak ada. Mungkin beberapa dari anda menyangkal dengan menciptakan retorika awal mendirikan bisnis. Pasti lebih besar biaya dibandingkan penjualan. Atau pada saat mendapatkan projek baru, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Saya setuju. Tapi bila itu berlanjut, sama saja usaha itu bangkrut bukan? Si pengusaha harus memutar otak agar bisnis dapat menarik pendapatan besar. Retorika tersebut dapat terjadi pada suatu negara.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017 telah resmi disusun. Pendapatan negara diproyeksikan berkisar Rp 1.750 triliun, lebih rendah 2,7% dari anggaran 2016 yang telah direvisi (Jakarta Post, 31/10/2016). Sedangkan pembelanjaan berkisar Rp 2.080 triliun, yang berarti defisit berkisar 2,41%. Masih lebih rendah daripada yang diperkirakan yaitu 2,35%.  Menjadi pertanyaan, bahkan pada suatu rancangan anggaran, pemerintah masih belum percaya diri untuk membuat anggaran surplus. Pak Bambang S. Brodjonegoro, yang saat itu masih menjabat sebagai menteri keuangan, menyatakan tidak mudah untuk membuat anggaran negara menjadi surplus (Kompas.com, 23/6/2016).  Dengan kata lain, Indonesia tidak buruk-buruk amat untuk masalah defisit anggaran. Di tahun 2015, Indonesia adalah negara emerging yang mempunyai defisit anggaran terminim (2,52%), dibandingkan dengan Tiongkok (2,74%), India (7,1%), dan Malaysia (3,03%).

Sebagai informasi, bahwa pendapatan negara didapatkan dari penerimaan pajak, dan penerimaan non pajak. Penerimaan pajak adalah pendapatan utama dengan porsi hampir 90% dari pendapatan negara. Sisanya adalah penerimaan dari bermacam sumber seperti pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan kekayaan negara, dll. Sedangkan belanja negara terbagi menjadi dua yaitu belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Jadi bila terjadi defisit, apa penyebabnya?  Bisa sumber pendapatan pajak sebagai pendapatan utama kurang, atau belanja negara terlalu besar. Dalam kasus di Indonesia, kurangnya pendapatan pajak dari target yang menjadi terdakwa. Tahun 2016, target penerimaan pajak adalah Rp 1.355 triliun, dan sampai dengan Oktober 2016 baru mencapai Rp 870,95 triliun atau 64%nya. (Bisnis.tempo.co, 8/11/2016). Tahun 2015, pencapaian penerimaan pajak hanya 84,7% dari targetnya yaitu Rp 1.491,5 triliun dari target Rp 1.761,6 triliun (Kemenkeu.go.id, 5/1/2016).

Penerimaan pajak didapatkan dari geliat aktivitas perekonomian suatu negara. Semakin aktif masyarakat bertransaksi, dan melakukan aktivitas ekonomi, semakin besar pajak yang diterima negara. Sebagai contoh, industri manufaktur akan menimbulkan siklus aktivitas ekonomi, yaitu menyerap tenaga kerja, membeli bahan baku, memproduksi, memasarkan, dan menggunakan kembali laba dari penjualan produk untuk memproduksi kembali. Demikian pula industri lain, seperti jasa, dan perdagangan. Industri-industri ini dikenal sebagai penggerak perekonomian. Tenaga kerja yang diserap akan menghasilkan siklus ekonomi tersendiri, yaitu membeli makanan, bekerja menghasilkan produk, dan menghabiskan upah yang didapat untuk kebutuhannya. Industri dan tenaga kerjanya akan membayar pajak berarti memberikan pendapatan bagi negara.

Hal terpenting bagi industri untuk beraktivitas ekonomi adalah modal. Modal bisa didapatkan dari internal yaitu dari pemilik perusahaan; maupun eksternal yaitu pembiayaan dari bank, menerbitkan surat utang (obligasi), atau menjadi perusahaan terbuka di pasar modal. Bila perusahaan harus memilih pembiayaan dari eksternal antara dari bank atau menerbitkan obligasi, pada umumnya perusahaan akan memilih obligasi. Mengapa? Karena suku bunga yang dibayarkan lebih besar untuk bank daripada obligasi. Per Agustus 2016, suku bunga kredit masih berkisar 10% s.d. 12%, (BI.go.id) dan tren itu masih berlanjut s.d. Oktober 2016, walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya keras untuk menurunkan nilai tersebut menjadi single digit. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor (jangka waktu) kurang dari 10 tahun lebih rendah, yaitu 8%. Imbal hasil obligasi perusahaan berkisar 8% s.d. 10%.

Alternatif lain adalah mendapatkan pendanaan dari pasar modal, yaitu dengan menjadi perusahaan terbuka (IPO-Initial Public Offering) dimana sebagian sahamnya akan menjadi milik publik. Disini apabila kepemilikan publik s.d. 40%, maka perusahaan akan mendapat keringanan pajak 5%.  Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia yaitu berkisar 5%, investasi di Indonesia adalah hal yang sangat menarik. Pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) year to date diatas 17%, melampaui kinerja indeks bursa di negara lain (Infobank, Oktober 2016). Kapitalisasi pasar berkisar Rp 4.800 triliun di awal 2016. Kapitalisasi ini merupakan indikasi jumlah saham dikalikan harganya. Semakin tinggi kapitalisasi, dapat berarti volume saham diperdagangkan semakin tinggi, atau nilai nominalnya semakin tinggi.

Sebagian besar investor pasar modal adalah investor ritel, sebesar 475.112 investor, atau 97% dari total investor (ksei.co.id, 10/8/2016). Meningkat 27% dari posisi di tahun sebelumnya. Hanya patut disayangkan bahwa total aset saham masih didominasi persentase kepemilikan asing sebesar 64%, dimana kepemilikan investor asing naik 9% dari tahun sebelumnya sedangkan lokal naik 8%.

Hal ini berkebalikan dari total aset obligasi korporasi dan sukuk yang didominasi oleh investor lokal yaitu 93% banding 7%. Naik dari tahun lalu yaitu 91% banding 9%. Fenomena yang menarik, mengapa investor lokal masih tertarik untuk memberi utang kepada perusahaan dibandingkan menanam modal ke suatu suatu perusahaan dengan membeli sahamnya

Hal yang patut dicermati dari komposisi kepemilikan saham yang didominasi asing adalah mudahnya para investor asing itu melarikan dananya. Hanya karena alasan sederhana, seperti suku bunga di negara lain lebih tinggi, keamanan investasi di suatu negara tidak dipercaya, atau bahkan keinginan dari manajer investasi bermodal kuat untuk mengacaukan suatu negara seperti yang dilakukan George Soros di tahun 1997. Oleh karena itu perlunya ketersediaan modal untuk penggerak perekonomian yang didapatkan dari dana investor lokal atau dalam negeri. Inilah yang disebut swakapital.

SWAKAPITAL DAN EKONOMI PANCASILA

Tentunya kita sudah sering mendengar istilah swasembada, terutama swasembada pangan. Definisinya adalah kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, terutama pangan, dari kemampuan sendiri. Contoh Indonesia adalah negara agraris, dimana dengan menanam padi sendiri dapat mencukupi kebutuhan pangan dua ratus juta masyarakat Indonesia. Tanpa impor, atau bantuan pihak asing. Program swasembada ini sebenarnya telah digalakkan sejak jaman orde baru. Tapi entah karena masyarakat Indonesia terlalu banyak sehingga terlalu besar konsumsi yang harus dipenuhi; atau karena keputusan pemerintah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain, maka keran impor untuk bahan pokok pun dibuka.

Asal usul swasembada ini sejalan dengan paham Ekonomi Pancasila, yang dirumuskan oleh Muhammad Hatta, dan dipopulerkan oleh Emil Salim (Kompas, 22/19/2016). Bahwa harus dicari suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi Indonesia sendiri, tidak menganut ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi kapitalis yang menganut sistem pasar, seperti yang kita anut selama ini, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Kesenjangan modal yang begitu tinggi, ditunjukkan dengan koefisien Gini 0,41 (skala 0-1, dengan 1 adalah skala tertinggi), menunjukkan yang bermodal tinggilah yang menguasai pasar. Seperti kata Pak Emil Salim “Apabila kita ingin mengarahkan kegiatan-kegiatan ekonomi ke arah pembangunan, maka organisasi ekonomi yang terlalu bergantung kepada pasar tidak begitu jitu memenuhi kebutuhan kita” (Nugroho, 2016).

Sementara ekonomi sosialis yang menggantungkan diri kepada peran negara juga tidak terlampau cocok untuk Indonesia. Darimana negara mendapatkan dana? Apakah warga negara kaya mau saja menyumbangkan uangnya untuk kehidupan negara? Tidak mengikuti dunia yang telah mengglobal dengan persekutuan perekonomian dimana-mana?

Ekonomi Pancasila mempunyai corak sebagai berikut: (1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan; (3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan jiwa nasionalisme; (4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian; dan (5) Adanya imbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial (Nugroho, 2016). Walaupun terlihat seperti di awang-awang, tetapi bila dicermati satu persatu, semua kalimat tersebut mengena kepada kondisi bangsa Indonesia. Contoh, corak pertama yaitu ‘roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral’ yang berarti aktivitas ekonomi yang tidak hanya mementingkan kebutuhan pasar, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat.  Corak keempat, yaitu ‘koperasi merupakan soko guru perekonomian’ mencerminkan kegotong royongan masyarakat Indonesia, dimana satu sama lain saling membantu. Atau dengan istilah lain dari anggota untuk anggota koperasi.

Swakapital mendorong Indonesia untuk membiayai kegiatan perekonomiannya dengan kekuatan sendiri. Kekuatan di luar itu dapat membantu selama sifatnya mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Sama dengan sifat kegotong royongan masyarakat Indonesia yang saling membantu anggotanya untuk dapat hidup lebih baik. Sama dengan koperasi yang menjadi tiang perekonomian, dimana koperasi membentuk sistem dimana anggotanya menabung, dan uang tabungan tersebut dipinjamkan kepada anggota lain untuk berusaha. Bila anggota yang berusaha tersebut telah mendapat untung, maka pinjaman tersebut dikembalikan termasuk imbal hasilnya. Maka anggota penabung pun ikut merasakan manfaat dari uang yang ditabungnya.

Swakapital terutama dijalankan di pasar modal. Memacu pertumbuhan investor lokal untuk membeli saham, terutama pada saat IPO perusahaan. Kelebihan dari investor lokal ini adalah modal yang tak mudah lari (hot money) sehingga kestabilan perekonomian tetap terjaga. Secara tidak langsung, pasar modal adalah etalase kestabilan perekonomian suatu negara. Bila komposisi pasar modal terlalu besar di investor asing, dan pada suatu saat bila investasi tersebut ‘lari’ maka pasar yang ditinggalkan akan anjlok nilai gabungan sahamnya, dan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Pada umumnya setelah itu nilai rupiah  akan ikut menurun, karena kebanjiran likuiditas akibat penjualan saham. Nilai rupiah yang menurun, secara sistemik akan mempengaruhi banyak hal terutama pada industri-industri yang  masih impor bahan baku. Dan seterusnya dapat direka sendiri mengenai efek nilai rupiah turun.

Selain itu, negara yang memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatannya, dapat menerbitkan surat utang. Surat utang ini dapat dibeli oleh masyarakat perseorangan, atau oleh institusi. Sejak tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) secara berkesinambungan dengan imbal hasil sesuai tingkat suku bunga di pasar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mendanai secara langsung aktivitas negara. Selain ORI, diluncurkan pula Sukuk Ritel (SUKRI) yaitu surat utang berbasis syariah dengan basis pembiayaan adalah proyek-proyek pemerintah. Bagi investor ritel dengan modal minimal Rp5 juta, dapat membeli reksadana, agar dapat ikut ‘memiliki’ perusahaan di pasar modal dengan bantuan manajer investasi.  Sedangkan surat utang pemerintah untuk mendapatkan pendanaan dari institusi dinamai Surat Berharga Negara (SBN).

Contoh kegiatan swakapital diatas adalah pengejawantahan Ekonomi Pancasila yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ekonomi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia, dan identik dengan prinsip ke-Indonesia-an kita. Bahkan Donald Trump, calon presiden terpilih Amerika Serikat, dapat memenangkan pemilihan umum karena mementingkan kemandirian ekonomi dengan mengurangi kerja sama perekonomian yang merugikan kepentingan masyarakatnya. Indonesia sebagai negara yang telah mempunyai sejarah kemandirian, tentu harus lebih bisa menegakkan kedaulatan keuangan.

SWAKAPITAL DAN NAWACITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui agenda prioritas pemerintahannya Nawacita, telah mewujudkan strategi swakapital. Nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana pemerintah berusaha mewujudkan kedaulatan keuangan. Kedaulatan ini dicapai dengan kebijakan inklusi keuangan mencapai 50% penduduk,  tax ratio terhadap GDP menjadi 16%, pengurangan utang pemerintah, pengaturan ketat penjualan saham bank nasional pada investor asing. Salah satu wujud membiayai perekonomian negara dengan modal dalam negeri termasuk pula dalan agenda prioritas ini. Pengajaran inklusi keuangan, agar penduduk melek sistem perbankan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, membawa masyarakat ke akses pembiayaan terhadap perekonomian. Baik melalui jalur perbankan yaitu dana tabungan untuk kredit, maupun dana pembelian saham untuk pembiayaan di pasar modal.

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2009 s.d. saat ini cukup sukses menggiring masyarakat untuk melek pasar modal melalui program inklusi keuangan ini. Saya masih ingat gencarnya pengenalan pasar modal di setiap kantor cabang BEI di daerah-daerah, penyelenggaraan simulasi pasar saham di universitas dengan istilah Pojok Bursa, dan tiap manajer investasi mengundang calon nasabah untuk diajari seluk beluk pasar modal. Hasilnya cukup memuaskan, dengan tren setiap tahunnya investor ritel semakin meningkat. Per posisi Juli 2016, investor ritel meningkat 27% year to date, dari 374.103 menjadi 475.112 investor. Hal ini menandakan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, sekaligus menggerakan perekonomian negara.

Rekam jejak yang masih hangat dari pemerintahan Jokowi sebagai penggagas Nawacita untuk membangun kedaulatan keuangan negara adalah Program Amnesti Pajak. Amnesti pajak bertujuan mengatasi defisit anggaran. Tujuan berikutnya adalah memperluas basis pajak yaitu data wajib pajak bagi kantor pajak. Amnesti pajak memberikan pengampunan bagi para penunggak, dimana para wajib pajak dapat melaporkan hartanya yang belum terlaporkan, sekaligus membayar denda sesuai kesepakatan. Prosentase denda terendah 2% dari nilai objek pajak yang dilaporkan yaitu dari Juli s.d. September 2016. Tiga persen pelaporan Oktober s.d. Desember 2016, dan 4% dari Januari s.d. Maret 2017. Sasaran utama pemerintah adalah para wajib pajak yang menempatkan hartanya di luar negeri.

Dalam aplikasinya, Amnesti Pajak banyak menimbulkan kericuhan di masyarakat kelas menengah ke bawah. Baru terungkap bahwa banyak pula di antara mereka yang belum melaporkan hartanya. Denda yang dicanangkan dianggap mahal dan merugikan rakyat. Isu kurangnya sosialisasi pun bermunculan. Hal ini menyebabkan jajaran Menkeu dan Ditjen Pajak sempat menahan diri dan mereviu beberapa peraturan agar lebih sesuai di lapangan. Sampai tulisan ini dibuat, program amnesti pajak masih terus berjalan, dan ditengarai cukup sukses. Selain itu adanya kendala dari pemerintahan negara-negara lain dimana dana repatriasi WNI tertanam. Mereka berusaha menahan dana tersebut agar tidak kembali ke Indonesia. Pemerintah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pemerintah negara-negara tersebut, demi suksesnya program Amnesti Pajak.

Diluar isu-isu tersebut, OJK menilai Amnesti Pajak berhasil memberikan sentimen positif dan membangkitkan minat investor terhadap pasar modal Indonesia (Infobank, Oktober 2016). Hal ini terlihat dari akumulasi beli bersih di pasar saham yang tercatat naik sejak Juli 2016 pasca pemberlakuan UU Amnesti Pajak. Sayangnya pihak asing masih mendominasi pembelian ini. Investor membeli Rp11,85 triliun (Juli 2016), dan Rp12,86 triliun (Agustus 2016). Dibandingkan posisi Juni Rp8 triliun, atau posisi jual Mei 2016 sebesar Rp 185 miliar.  Sentimen positif ini menyebabkan pertumbuhan IHSG year to date di atas 17%, transaksi saham diatas Rp 6,4 triliun per hari yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, dan peningkatan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.000 triliun, dari Rp 4.872 triliun di akhir 2015 menjadi Rp 5.185 tirliun per 7 Oktober 2016. Ini belum termasuk dana repatriasi yang masuk ke pasar modal, karena diperkirakan dana tersebut masih terlampau minim untuk dihitung masuk ke dalam pasar. Dana-dana yang masuk masih terpikat oleh program Amnesti Pajak, karena program ini menandakan keberanian pemerintah untuk mengundang dengan sopan para wajib pajak untuk lebih ‘santun’ dalam memenuhi kewajibannya. Tidak menyembunyikan hartanya di luar negeri, ataupun bila di dalam negeri tidak melaporkannya.

Dengan masuknya dana repatriasi yang ditargetkan Rp 1.000 triliun sampai berakhirnya masa program Amnesti Pajak di Maret 2017, diharapkan uang tersebut akan menjadi penggerak ekonomi yang nyata di pasar modal. Yang menjadi pekerjaan rumah kita sekarang adalah menggerakkan kesadaran para wajib pajak dengan dana yang masih terparkir di luar negeri untuk dapat menyimpan dananya di Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa penerimaan dana repatriasi masih berkisar Rp 184 triliun per 30 September 2016 yang lalu. Selain itu diharapkan pula harta yang telah terlaporkan berkisar Rp 2.061 triliun dapat memberikan penerimaan pajak yang besar bagi negara sehingga tidak terjadi lagi defisit anggaran. Kesemuanya akan bermuara ke tujuan membentuk kedaulatan keuangan Indonesia.

PENUTUP

Pemerintahan Jokowi dinilai telah cukup cakap untuk membentuk kemandirian ekonomi, atau kedaulatan keuangan dengan gebrakan di bidang fiskal seperti Amnesti Pajak, dan melanjutkan kebijakan ekonomi pendahulunya seperti penerbitan ORI, SUKRI, dan SBN. Beberapa kendala ditemui di masyarakat mengenai aplikasinya, karena kurangnya sosialisasi setiap peluncuran program. Mengingat bahwa kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kestabilan masyarakat, ada baiknya untuk melakukan hal-hal dibawah ini sebelum melakukan peluncuran program fiskal baru: (1) Observasi secara mendetil sebelum diluncurkannya program, (2) sosialisasi yang cukup waktunya sebelum program diberlakukan,  dan (3) melakukan stress test dengan memberikan kondisi terburuk yang mungkin terjadi.

Gebrakan berikutnya adalah bekerja sama internasional untuk memaksa agar dana repatriasi dapat masuk ke Indonesia. Diperlukan keberanian tinggi untuk melakukan hal tersebut dengan semangat harga diri suatu bangsa. Saya yakin swakapital akan berhasil dengan semangat Ekonomi Pancasila dan dilaksanakan melalui agenda prioritas pemerintahan Nawacita.

 

                                       – Selesai –

 

Daftar pustaka

 

Infobank, 2016, Manfaatkan momentum Tax Amnesty, November 2016, Jakarta.

Jakarta Post, 2016, How credible is the 2017 State Budget?, 31 Oktober 2016, Jakarta

Kompas.com, 2016, Menkeu: Enggak gampang bikin anggaran surplus, 23 Juni 2016, Jakarta

Kemenkeu.go.id, 2016, APBN-P, 5 Januari 2016, Jakarta

Nugroho, Tarti, 2016, Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan, 1965-1985, Mubyarto Institute

Putra, Dwitya, 2016, Obat kuat pasar modal, Infobank, November 2016, Jakarta.

Putra, Dwitya, 2016, Pasar Modal perlu Stimulus, Infobank, November 2016, Jakarta.

 

About avieni

A Simple Lady with a simple attitude
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s