LPS dan ETIKA BISNIS PERBANKAN


Era rasa aman menabung di bank bagi masyarakat Indonesia telah berganti fase. Pada tanggal 20 September 2005, pemerintah mendirikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai suatu badan yang menjamin dana masyarakat di perbankan. Dengan sistem penjaminan terbatas atau Limited Guarantee, LPS menjamin dana yang disimpan di bank kurang dari 2 milyar dan bunga tidak lebih dari 7% untuk bank umum, dan BPR kurang dari 10,5%. Selebihnya adalah tanggung jawab bank.

Salah satu alasan pemerintah memberlakukan penjaminan terbatas adalah mendidik perbankan untuk melaksanakan aktivitas intermediasi dengan kehati-hatian (prudent). Berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, dan melakukan pencadangan modal untuk berjaga-jaga terhadap resiko kredit macet. Berhati-hati disini adalah menjalankan bisnis dengan beretika dalam suatu konsep Good Corporate Governance (GCG).

Benarkah sikap pemerintah menerapkan Penjaminan Terbatas dapat mendidik perbankan untuk melaksanakan etika bisnis dalam konsep Good Corporate Governance?. Apakah sikap beretika ini harus mempengaruhi pula deposan dan debitur sebagai pihak ketiga yang berhubungan dengan bank? Dan pada akhirnya, bagaimana peran Lembaga Penjaminan Simpanan dalam mendukung etika bisnis perbankan tersebut dan menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam menabung?

Esai ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menerapkan program penjaminan terbatas serta peranannya melalui LPS untuk memberikan edukasi etika bisnis dalam konsep GCG bagi perbankan.

ILUSTRASI PENJAMINAN TERBATAS (LIMITED GUARANTEE)

Bila masyarakat menyimpan uang di bank baik dalam bentuk tabungan atau deposito, tentunya berharap uang tersebut akan aman. Terjaga keberadaannya, jumlahnya tetap, dan ditambah bunga sebagai bonus simpanan tersebut. Walaupun nilai rupiah akan berkurang sesuai nilai inflasi, tetapi pemahaman secara kasat mata uang itu tidak berkurang jumlahnya.

Lain halnya bila bank tersebut bangkrut karena faktor krisis ekonomi, maupun kondisi internal bank. UU kebangkrutan Indonesia menyatakan bahwa seluruh dana pihak ketiga harus diselesaikan terlebih dahulu, tetapi bukan merupakan jaminan uang di tabungan akan kembali.

Agar tidak terjadi gejolak moneter, pemerintah mengeluarkan sistem kebijakan penjaminan dana nasabah. Sebagai contoh tahun 1997, dimana terjadi krisis ekonomi yang cukup parah. Penarikan dana besar-besaran dari beberapa bank oleh nasabah menyebabkan bank collaps. Hanya bank yang berfundamental kuat saja dapat mempertahankan diri, selebihnya dalam pemeliharaan negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan dana nasabah secara menyeluruh (blanket guarantee) untuk menenangkan masyarakat dan menghindari penarikan dana terus menerus. Artinya, dana nasabah di bank akan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Kebijakan ini berhasil mencegah penarikan dana berkelanjutan. Bank didukung pemerintah melalui Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Akibatnya dana APBN tersedot cukup besar dan menyurutkan devisa negara. Sampai saat ini dana tersebut belum sepenuhnya dikembalikan kepada negara.

Pengalaman mengajarkan keuangan negara belum kuat menanggung dana masyarakat di bank. Maka pemerintah menjamin simpanan secara terbatas dalam jumlah tertentu atau Limited Guarantee. Penjaminan tersebut dilakukan oleh badan keuangan dibawah pemerintah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam UU No.24 tahun 2004 diatur besaran simpanan yang dijamin LPS yaitu maksimal Rp. 5 milyar per tanggal 22 Maret 2006. Bertahap turun menjadi Rp. 1 milyar mulai tanggal 22  September 2006, dan Rp. 100 juta per tanggal 22 Maret 2007. Berdasar Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 batas penjaminan meningkat kembali menjadi Rp.2 miliar. Diberlakukan pula suku bunga simpanan maksimum yang dijamin LPS yaitu 7% untuk bank umum, 2,5% untuk simpanan valas dan 10,5 % untuk BPR. Klaim akan dibayar bila simpanan tersebut tidak dinyatakan sebagai simpanan tidak layak bayar dimana  data  simpanan tidak tercatat di bank; penyimpan adalah pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh bank; atau penyimpan adalah pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Bila Blanket Guarantee tidak disukai pemerintah, sekarang giliran Limited Guarantee yang tidak disukai masyarakat penabung dan perbankan. Masyarakat menganggap bank adalah tempat yang terjamin keamanannya, sehingga uang yang disimpan harus dikembalikan seutuhnya bila bank gagal usaha, dan bukan hanya jumlah tertentu saja. Perbankan menganggap banyak kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain pembayaran premi  sebesar 0,1% dari saldo simpanan rata-rata per periode 6 bulanan atau dua kali setiap tahun. Pembayaran anggota LPS sebesar 0,1% dari modal bank. Bila bank bangkrut, tetap harus melunasi simpanan nasabah di luar yang dijamin oleh LPS. Diluar kewajiban terhadap LPS, bank harus tetap mengeluarkan cadangan modal menghadapi resiko bisnis kredit macet.

Di sisi lain, bank harus benar-benar menjalankan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam bisnis intermediasinya, termasuk menjaga tata kelola perusahaan yang bersih  (good corporate governance). Inilah tujuan pemerintah bersikeras menerapkan Limited Guarantee yaitu mengedukasi  bank sebagai organisasi profit di bidang keuangan memperhatikan benar etika dalam berbisnis.

ETIKA BISNIS  DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Apa itu etika bisnis? Sternberg (1994) mendefinisikan etika bisnis sebagai suatu bidang filosofi yang berhubungan dengan pengaplikasian ethical reasoning terhadap berbagai praktik dan aktivitas dalam berbisnis. Etika merupakan suatu kehendak yang sistematik melalui penggunaan alasan untuk mempelajari bentuk-bentuk moral dan pilihan-pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan hubungan dengan orang lain (Lukviarma,2004). Dengan bahasa yang sederhana, etika bisnis adalah suatu perbuatan atau aktivitas dalam bisnis yang mengandung nilai moral didalamnya. Nilai moral disini dapat berarti kejujuran, kerja sama, adil, dan kehati-hatian terhadap resiko.

Corporate Governance (CG) merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai perangkat / kelembagaan serta aturan main (code of conduct) dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan (cheks and balances) agar sistem dapat bekerja secara optimal (Blair 1995, p. 3).  CG adalah mekanisme untuk “melakukan sesuatu yang benar, secara benar” (doing the right things right), dengan penekanan makna pada the right things (Luz, 2001). Penggunaan kata Good di depan kata CG lebih kepada penekanan makna right things tersebut dan diterjemahkan menjadi “tata kelola perusahaan yang bersih”.

Hubungan etika bisnis dengan tata kelola perusahaan yang bersih sangat jelas terlihat. Dalam perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana masing-masing pihak tersebut berusaha melakukan kewajiban dengan baik dan menghormati hak pihak lain. Hal tersebut harus dilakukan dengan etika tertentu dan distandarisasi dalam prosedur standar operasional yang baik.

Dalam kerja sama tersebut akan disepakati hal-hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Ataupun bila hanya salah satu pihak yang diuntungkan, diusahakan pihak yang lain tidak rugi terlalu besar. Inilah yang disebut konsep negosiasi. Setelah kesepakatan diambil, maka tahapan pelaksanaan dimulai. Disinilah letak kerawanan etika berbisnis. Bila diatas kertas suatu kesepakatan bisnis akan sangat menjunjung moral dan keadilan, belum tentu pelaksanaannya.

Sebagai contoh, seorang kontraktor dengan bowheer (si empunya proyek), sepakat bahwa proyek pembangunan jembatan akan berjalan selama 1 (satu) tahun. Dengan spesifikasi tertentu sesuai negosiasi kedua pihak, maka perjanjian ditandatangani. Ternyata dalam pelaksanaannya, kontraktor karena beberapa hal tidak dapat menepati jangka waktu proyek. Demi nama baik, kontraktor mulai mempercepat pelaksanaan proyek. Siang malam, pekerja dikerahkan untuk menyelesaikannya. Bila perlu menambah tenaga kerja baru untuk membantu.  Material segera disiapkan bila terjadi kekurangan bahan.

Tidak ada yang salah dengan konsep percepatan proyek. Bahkan harus segera diselesaikan agar dapat dipakai oleh masyarakat. Tetapi bila ditilik lebih lanjut, ternyata banyak kekurangan yang dilegalisasi kontraktor. Kontraktor tidak melakukan kewajibannya secara benar dan menghormati hak bowheer. Tenaga kerja yang lembur tidak diperhatikan tingkat kelelahannya. Pekerja baru sebagai tambahan tenaga tidak pula diperhatikan tingkat keterampilannya. Ibaratnya tukang becak pun bisa membangun jembatan. Material yang disiapkan secara terburu-buru ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Singkat kata, jembatan dapat diresmikan setelah 1 (satu) tahun pengerjaan. Tetapi masa pakainya hanya kurang dari satu tahun, karena beberapa bagian dari jembatan telah rusak dan dikhawatirkan membahayakan bagi pengguna jalan.

Bank sebagai entitas bisnis intermediasi dana dalam hubungannya dengan pihak ketiga pun harus menjalankan etika. Mekanisme kerjasamanya adalah masyarakat menyimpan dana di bank, yang akan disalurkan untuk membiayai aktivitas bisnis pengusaha dalam bentuk kredit. Deposan akan mendapat imbal hasil berupa bunga simpanan yang berasal dari bunga pinjaman yang dibayarkan debitur. Dalam kerjasama ini akan terbentuk kesepakatan yang menjunjung etika. Bahwa semua pihak sebagai entitas bisnis tidak akan menyalahi kesepakatan.

Masing-masing pihak sebagai organisasi profit, berusaha memaksimumkan kesejahteraan pemiliknya. Strategi bank agar menang persaingan adalah  dengan menaikkan suku bunga simpanan setinggi mungkin, dan menurunkan bunga pinjaman serendah mungkin. Bank berusaha menarik masyarakat untuk menabung dan merangkul pengusaha sebanyak-banyaknya dalam penyaluran kredit.

Deposan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan negosiasi untuk mendapatkan bunga simpanan tinggi. Debitur akan berusaha menekan serendahnya bunga kredit yang ditawarkan karena mempunyai posisi tawar yang kuat.

Bank dan pihak ketiga benar bila dilihat kesesuaiannya dengan strategi persaingan perusahaan. Tetapi ternyata terjadi banyak deviasi etika bisnis. Dalam pencarian dana, bank menawarkan produk perbankan suku bunga simpanan tinggi tanpa memperhatikan apakah produk tersebut laik untuk investor atau tidak. Terkadang bank tidak menghiraukan prinsip kehati-hatian dalam meraih target ekspansi penyaluran kredit. Seperti penilaian apakah pengusaha yang akan dibiayai tersebut bankable (sesuai sistem yang disyaratkan bank), prospek usaha cerah, sifat pengusaha dalam berbisnis, dll. Seringkali calon debitur tidak memenuhi syarat tetap dipaksakan menerima kredit, bahkan dengan manipulasi data. Bahkan sampai timbul jargon bahwa bila ingin mendapatkan kredit yang besar dirikanlah bank.

Etika bisnis pun dapat dilanggar pihak ketiga. Terjadi penggelembungan dana proyek yang seharusnya dibiayai bank, penyuapan agar mendapatkan izin usaha, atau penyalahgunaan tujuan kredit. Sebagai contoh, seorang pengusaha sangat cemerlang dalam menjalankan bisnisnya. Dia mudah mendapatkan pasar yang baik bagi produknya, dan mudah pula bekerja sama dengan pemasok bahan baku sehingga kontinuitas proses bisnis dari hilir sampai dengan hulu terus terjaga. Tetapi sifat ekspansifnya sangat dominan, atau keinginan untuk terus memperluas usahanya tinggi, tanpa memperhatikan apakah bisnis yang dibangun saat ini telah cukup kuat berjalan. Bank yang tidak memperhatikan sifat ekspansif pengusaha seperti ini hanya akan berpedoman bahwa bisnis ini berjalan baik, dan dengan mudah mengucurkan kredit modal kerja bagi pengembangan industrinya. Apa lacur, kredit modal kerja oleh pengusaha digunakan untuk membiayai pembelian pabrik baru (yang seharusnya berupa investasi jangka panjang), sehingga proses produksi lama terganggu akibat tidak dapat membeli bahan baku (salah satu tujuan kredit modal kerja adalah untuk membeli bahan baku dan bersifat jangka pendek).

Sebagaimana laiknya organisasi profit yang lain, bank dan pihak ketiga tetap harus menjunjung etika bisnis dan mengatur tata kelola perusahaannya. Menghormati hak dan melakukan kewajiban adalah hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank.

PERAN LPS DALAM MENDUKUNG ETIKA BISNIS PERBANKAN

Blanket Guarantee atau penjaminan menyeluruh terhadap simpanan nasabah, dapat dipersepsikan lain oleh perbankan. Tindakan ekspansi bisnis tanpa kehati-hatian dapat dilakukan karena semuanya dijamin penuh oleh pemerintah. Tidak ada porsi bank dalam tanggung jawab tersebut. Demikian pula dalam ranah penyaluran dana. Ekspansi kredit akan dipacu tanpa memperhatikan (lagi) kehati-hatian. Padahal penyaluran kredit sembarangan membuka peluang kredit macet dan pada akhirnya bank gagal  bisnis harus ditanggung pemerintah.

Peran LPS dengan program Limited Guarantee nya merupakan program pengalihan persepsi bagi masyarakat (Krisna Wijaya, 2010). Persepsi bahwa dana nasabah sepenuhnya dijamin adalah tetap, hanya mekanismenya saja yang berbeda. Pada penjaminan menyeluruh, dana nasabah dijamin penuh oleh pemerintah. Sementara itu, pada penjaminan terbatas dana nasabah dijamin oleh pemerintah dan bank. Pada mekanisme ini bank sebagai pelaku bisnis dituntut mempertanggung jawabkan tindakannya apabila sampai terjadi gagal usaha.

LPS menangani pula bank gagal usaha, baik berdampak sistemik maupun non sistemik (Krisna Wijaya, 2010). Sistemik berarti gagal usaha tersebut berakibat penarikan dana masyarakat besar-besaran dan mengganggu perekonomian negara, sedangkan non sistemik sebaliknya. Bank gagal berdampak sistemik dapat melibatkan pemegang saham lama, dan bila memerlukan penyelamatan harus menyumbang 20% total biaya penyelamatan. Hal ini mengedukasi perbankan menjalankan bisnisnya dengan sikap kehati-hatian dan penuh etika agar tidak terjadi gagal bisnis karena resiko pembayaran biaya yang cukup besar untuk biaya penyelamatan.

LPS mengeluarkan pedoman suku bunga pinjaman maksimum yang dapat dijamin pemerintah. Penetapan suku bunga pinjaman diatas itu, selisihnya akan menjadi tanggung jawab bank. Contoh, suku bunga pinjaman LPS  maksimum 7%, bila ada bank yang menetapkan 8% berarti selisih 1 % menjadi tanggung jawab bank untuk penjaminannya. Hal ini mengedukasi bank bahwa tidak boleh sembarangan meninggikan suku bunga pinjaman dengan tujuan mendapatkan dana pihak ketiga sebanyak-banyaknya. Suku bunga rendah memang tindakan tidak populer, terutama dalam pencarian dana dan bagi pemodal karena tidak memberikan deviden yang tinggi. Tetapi hal yang benar tetap harus dilakukan.

Peran LPS lain adalah sebagai jaringan pengaman keuangan (financial safety net, Krisna Wijaya, 2010). Bahwa LPS dapat mempergunakan dana premi asuransi dari perbankan untuk melakukan aktivitas investasi di pasar uang, Sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Utang Negara. Edukasi terhadap bank bahwa mereka tidak rugi akibat pungutan  premi, karena uang tersebut digunakan menjaga kestabilan keuangan negara.

Edukasi terakhir LPS dalam etika bisnis perbankan lebih mengarah kepada masyarakat yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap bank. Bahwa simpanan masyarakat  terjamin baik oleh pemerintah dan bank sehingga tidak perlu terjadi kekhawatiran berlebihan akan keamanannya.

PENUTUP

LPS dan bank bekerja sama dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan investasi di lembaga keuangan perbankan. LPS bukan menjamin bank, tetapi menjamin nasabah, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara LPS dan bank. Diharapkan peran LPS dapat mengedukasi bank dan pihak ketiga untuk melakukan aktivitas bisnis yang beretika sesuai dengan konsep tata kelola perusahaan yang bersih.

Artikel pernah diikutkan LPS – “LOMBA KARYA TULIS” TEMA “PERAN DAN FUNGSI LPS DALAM MENJAMIN SIMPANAN NASABAH PERBANKAN” 2010 (tapi kagak menang ;p)

About avieni

A Simple Lady with a simple attitude
This entry was posted in My Economic Thinking and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s