DUTCH DISEASES : Indonesia di tengah Politik Ekonomi Global


Membaca artikel di Kompas 20/12/2010 berjudul Dampak Ketidakseimbangan Ekonomi Global karangan Prof. Anwar Nasution, bekas Deputi Gubernur BI, seperti menonton sebuah badai di laut dengan kapal yang terombang-ambing di dalamnya. Badai itu bernama Politik Ekonomi Global, sedangkan kapal yang malang itu adalah Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia sekarang terdikte oleh kekuatan ekonomi dunia China dan Amerika Serikat (AS). China dengan neraca surplusnya, sedangkan AS dengan praktek Quantitative Easing-nya.

Mari kita bahas satu persatu. China adalah negara dengan neraca perdagangan surplus. Atau sederhananya ekspor lebih besar daripada impor. Negara seperti itu pada umumnya tidak perlu melakukan tindakan untuk mengintervensi perekonomiannya. Toh, sudah untung dari sononya. Mengapa surplus? Karena nilai mata uangnya (renmimbi) lemah, dan China mempertahankannya. Dengan lemahnya mata uang lokal menyebabkan harga produknya di luar negeri menjadi murah. Untuk mempermudah,ilustrasinya dalam bentuk rupiah, sebagai berikut: Anggap saja kurs 1 USD=Rp.9.000,-. Misalkan Indonesia mengekspor selembar kain batik ke Amerika Serikat,kemudian orang sono membeli dengan harga 1 USD. Lalu rupiah melemah terhadap USD, katakanlah 1 USD=Rp.15.000,- maka orang Amerika dapat membeli selembar kain batik dengan harga Rp.9.000/Rp.15.000 x 1 USD = USD 0,6 saja.

Nah, anda dapat membayangkan situasinya terjadi pada China. Produk yang diekspor China ke seluruh dunia, jelas harganya akan jauh lebih murah karena lemahnya si renmimbi terhadap USD. Ibaratnya negara pengimpor memberi subsidi bagi produk ekspor China. Kemalangan Indonesia ditambah dengan perjanjian ACFTA yang membebaskan bea masuk dan pajak untuk produk impor. Indonesia sementara waktu dapat mengimbangi dengan ekspor barang mentah, seperti minyak, batu bara, kelapa sawit, dsb. Karena bila beralih ke industri manufaktur untuk meningkatkan daya jual barang mentah, tidak ada modal yang cukup kuat serta tenaga kerja yang terlatih.

AS yang punya neraca defisit berbeda penanggulangan masalah dengan China. Kebijakan ekonomi bertajuk Quantitative Easing (QE) yaitu mencetak uang baru untuk membeli obligasi jangka panjang, cukup ampuh mendorong tingkat suku bunga mendekati nol persen. Tujuan QE ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dari kekuatan sendiri, karena dengan suku bunga nol diharapkan masyarakat AS tidak akan menyimpan uangnya dan membelanjakannya untuk konsumsi atau menginvestasikan ke obligasi yang memberikan permodalan bagi perusahaan-perusahaan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan cepat terakselerasi, bukan dari hutang luar negeri tapi dari dana masyarakat.

Indonesia (lagi-lagi) terkena efek sampingannya. Dengan rendahnya tingkat suku bunga di negara maju seperti AS yang katakanlah rata-rata 3%, Indonesia dengan suku bunga 6,5 % menjadi daya tarik luar biasa bagi investor asing. Bila jangka panjang patut disyukuri, tapi mereka ini pemodal jangka pendek yang siap menarik dananya bila suku bunga Indonesia tidak menarik lagi. Membanjirnya dana asing ini juga meningkatkan kurs Rupiah sehingga melemahkan ekspor Indonesia (baca ilustrasi kain batik tadi tapi dengan fenomena terbalik) dan menyenangkan bagi barang impor karena berharga murah di Indonesia. Penyakit ini disebut Dutch Diseases.

Penguatan kurs ini juga menyebabkan faktor traded berpindah ke non traded. Traded bersifat produktif yaitu perdagangan ekspor impor yang melibatkan pihak luar Indonesia, sedangkan non traded bersifat konsumtif yang hanya melibatkan lokal Indonesia seperti pembangunan properti, mall, dll. Penyakit lain yang merusak adalah terjadi ketidakseimbangan regional. Ekspor bahan mentah menjadi naik daun, dan ini membutuhkan modal yang besar, bukan tenaga kerja. Produksi bahan mentah biasanya di luar Jawa yang memang tidak punya tenaga kerja. Sementara itu di Jawa yang padat tenaga kerja, industri manufakturnya tidak jalan karena kalah bersaing dengan impor produk.

BI sebagai otoritas moneter hanya mempunyai instrumen terbatas untuk mencegah aliran dana bebas yang masuk akibat sistem kurs devisa mengambang. Dulu BI dapat leluasa menaikturunkan suku bunga untuk mengontrol inflasi, dan mengontrol kurs. Sekarang BI harus lebih kreatif dengan mengeluarkan instrumen seperti Giro Wajib Minimum, Loan Deposit Ratio, maupun Batas Minimum Pemberian Kredit.

Sepertinya tidak adil juga bila negara sebagai penghasil banyak kebijakan ekonomi, tapi BI sebagai tenaga ‘bersih-bersih’ hasil kebijakan tersebut, seperti inflasi, dana asing jangka pendek yang menyerbu, dan kurs yang menguat terlalu cepat. Tapi itu memang tugas otoritas moneter.

Mari berharap kedepannya ada suatu kebijakan moneter dan sekaligus politik ekonomi yang setingkat strategi China dan AS untuk ‘mendaratkan’ perahu Indonesia ke pantai ekonomi global yang aman, tertib, dan beradab.

About avieni

A Simple Lady with a simple attitude
This entry was posted in My Economic Thinking and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s