Dana Aspirasi DPR dan Budaya Mundur Pejabat


Bukan mau ikut-ikut bicara politik. Tapi nampaknya DPR sudah keterlaluan dalam hal ini. Fraksi Partai Golkar mengusulkan rancangan undang-undang untuk menggolkan usulan Dana Aspirasi sebesar 15 M bagi setiap anggota DPR per tahunnya. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan daerah pemilihan si anggota DPR.

Mekanismenya: dana diambilkan dari APBN dan DPR mendisposisi proyek yang akan dibiayai tanpa memegang uang tunai dari dana tersebut. Seluruh pencairan dana dilakukan oleh pihak pemerintah.

Bila kita mau melihat dari kacamata positif, it’s ok. Dalam artian, toh dana ini akan kembali juga ke masyarakat untuk pembangunan daerah. Tapi ternyata banyak agenda terselubung mengapa undang-undang ini harus gol. Pertama, para anggota DPR harus memelihara para konstituennya. Konstituen adalah para pemilih anggota DPR di wilayah pemilihannya. Bisa dari kader internal partai, atau kader dari masyarakat. Dalam era pemilihan langsung, suara dari para konstituen ini harus ‘dipelihara’ agar tidak lari dengan memilih orang lain.

Kedua, pemenuhan janji selama masa kampanye. Para konstituen ini akan menagih janji dari para anggota DPR yang telah dipilihnya. Bisa berupa janji pembangunan daerah, sampai dengan janji untuk ikut menyumbang kawinan anaknya. Ada seorang anggota DPR yang tiap menyambangi daerah pemilihannya harus meninggalkan dana Rp. 15 juta untuk kader partai (Kompas, 5 Juni 2010). Sedangkan wilayah pemilihannya terdiri dari tiga kota. Alhasil uang Rp. 45 juta melayang setiap kali kunjungan. Sementara gajinya sendiri ‘hanya’ Rp.50 juta per bulan. Akhirnya dia pilih-pilih saja. Memberi sumbangan bagi konstituen yang berprospek.

Cerita lain  dari anggota DPR pansus Century. Memang namanya jadi ngetop karena sering muncul di media massa, yang dibutuhkan oleh seorang anggota DPR untuk dapat terpilih lagi. Tetapi aliran pengajuan dana dari konstituen berupa proposal pun mengalir deras. “Mungkin dikiranya kami dapat honor besar sebagai anggota pansus”, keluhnya.

Anggota DPR boleh mengeluh. Tapi keluhan itu benar-benar tidak memperhatikan nurani rakyat yang diwakilinya. Dana APBN yang notabene dari pajak masyarakat digunakan untuk kepentingan promosi ! Memang DPR tidak menyentuh uang tersebut sama sekali, karena kewenangannya hanya untuk disposisi. Tapi siapa yang bisa mengatur bahwa disposisi itu untuk proyek yang benar-benar bagi kemanfaatan rakyat. Dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Atau bila benar untuk rakyat, si anggota DPR akan mendapat nama baik karena telah memenuhi ‘janji’nya saat kampanye. Dan kemungkinan besar dapat terpilih kembali untuk pemilihan berikutnya. Adanya kerawanan suap untuk meminta disposisi suatu proyek juga patut dicermati.

Saya jadi teringat Perdana Menteri Jepang,Yukio Hatoyama,  yang mundur karena tidak bisa memenuhi janjinya untuk memindahkan pangkalan AS di Okinawa. Hal ini mencoreng harga dirinya sebagai pemimpin negara. Padahal ia masih mempunyai waktu sampai akhir masa jabatannya untuk terus berusaha. Tetapi karena dia merasa itu hal yang tidak akan bisa dipenuhi,dia menyerah dan mundur. Berbeda dengan anggota DPR kita yang berusaha keras memenuhi ‘janjinya’ dengan segala macam cara. Agar dapat bertahan pada posisinya dan dipilih lagi.

Sudah seharusnya kita mensosialisasikan budaya mundur di lingkungan pejabat kita. Bukan karena alasan politis (seperti kasus Sri Mulyani), tetapi lebih kepada alasan etika. Sopankah kita menggunakan uang rakyat dengan tidak semestinya?

About avieni

A Simple Lady with a simple attitude
This entry was posted in Parodi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s